Daftar Sekolah Kedinasan 2025: Cara Lolos Tanpa Bergantung pada Nilai UTBK

Beberapa sekolah kedinasan mewajibkan calon pendaftar untuk menggunakan nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT sebagai salah satu syarat pendaftaran. Namun, terdapat pula daftar sekolah kedinasan 2025 yang tanpa menggunakan nilai UTBK.
Sekolah kedinasan adalah institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah dengan tujuan mencetak tenaga profesional untuk sektor pemerintahan. Lulusan sekolah ini umumnya memiliki ikatan dinas, yang berarti mereka wajib bekerja di instansi terkait setelah menyelesaikan pendidikan.
Bidang studi di sekolah kedinasan beragam, mencakup keuangan, pemerintahan, statistik, dan intelijen, sesuai dengan kebutuhan lembaga yang menaunginya. Mahasiswa biasanya mendapatkan beasiswa penuh, termasuk biaya pendidikan dan asrama.
Proses pemilihan untuk bergabung dengan sekolah kedinasan biasanya cukup sulit, mencakup ujian tulis, kesehatan jasmani, penilaian mental, serta sesi wawancara. Seleksi ini diurus oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebab para alumni sekolah kedinasan memiliki kesempatan besar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sekolah Kedinasan 2025 Tanpa Melibatkan Nilai UTBK
Setidaknya terdapat 29 sekolah beberapa lembaga pendidikan yang tidak mengharuskan skor UTBK untuk proses seleksinya. Berbagai sekolah tersebut kedinasan Hal tersebut dikawal oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Berikut adalah daftarnya secara lengkap.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 1. PoliteknikTransportasiDaratIndonesia
2. Politeknik Kereta Api Indonesia (PPI) Madiun
3. Politeknik Keamanan Tranportasi Jalan (PKTJ) Tegal
4. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Palembang (Poltektrans SDP) Palembang
5. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
6. Akademi Maritim Jakarta (AMJ)
7. Akademi Pelni (PIP) Makassar
8. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
10. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat
11. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten
12. Politeknik Pelni (Poltekpel) Malahayati Aceh
13. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong
14. Politeknik Kelautan (Poltekkelaut) Sorong
15. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara
16. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug
17. Poltek Penerbangannya Makassar
18. Poltek Penerbang Medan
19. Politeknik Penerbangannya Surabaya
20. Akademi Penerbang di Indonesia (API) yang terletak di Banyuwangi
21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Jayapura
22. Politeknik Penerbangan (Poltekban) Palembang
Badan Pusat Statistik (BPS) 23. Politeknik Statistika STIS
Badan Intelijen Negara (BIN)
24. Sekolah Tinggi Keamanan Nasional (STKN)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
25. Akademi Pemerintahan Dalam Negri (IPDN)
Kementerian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham)
26. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekipp)
27. Politeknik Imigrasi (Poltekim)
Lembaga Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
28. STMKG atau Sekolah Tinggi Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
29. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara PKN STAN
Kapan Pembukaan Pendaftaran untuk Akademi Kedinasan di Tahun 2025?
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai buka tutup pendaftaran untuk sekolah kedinasan pada tahun 2025. Tetapi, apabila dilihat dari tren beberapa tahun belakangan, proses pendaftarannya umumnya dimulai antara bulan April sampai Juni.Di tahun 2023, proses pendaftarannya dibuka pada bulan April, sementara untuk tahun 2024 mulainya antara akhir Mei sampai awal Juni. Oleh karena itu, bisa jadi peluang yang sama juga berlaku bagi pembukaan pendaftaran di tahun 2025 mendatang.
Meskipun begitu, ketentuan mengenai datanya belum ditetapkan dan akan diumumkan oleh Kementerian PAN-RB. Karenanya, para pelamar potensial disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari lembaga tersebut.